PONTIANAK – Pertamina Patra Niaga wilayah Kalimantan Barat memastikan pasokan bahan bakar minyak (BBM) dan LPG bersubsidi dalam kondisi aman hingga awal Juli 2025. Namun, kebutuhan energi di provinsi ini dinilai sudah melebihi alokasi kuota yang ditetapkan oleh Badan Pengatur Hilir Migas (BPH Migas).

Sales Brand Manager Pertamina Kalbar, Imam Rizky, menjelaskan bahwa sebagian besar BBM yang disalurkan di Kalimantan Barat merupakan jenis subsidi atau penugasan pemerintah.

“Sekitar 93 persen distribusi bensin di wilayah Kalbar berasal dari jenis BBM subsidi. Hal serupa juga terjadi pada solar, di mana mayoritas adalah Biosolar,” ujar Imam, Sabtu (5/7/2025).

Baca Juga:Viral! SPBU Dengan Nomor Seri 6678606 Diduga Kuat Lakukan Praktik Ilegal

Sementara untuk LPG 3 kilogram, yang ditujukan bagi rumah tangga dan usaha mikro, persentasenya mencapai 89 persen dari total pasokan. Hal ini menunjukkan bahwa konsumsi energi bersubsidi masih mendominasi di Kalbar dan memerlukan pengawasan ekstra agar tepat sasaran.Hingga akhir Juni 2025, stok BBM dan LPG Kalbar berada dalam batas aman. Cadangan mencakup:

  • Pertalite: 8,8 hari
  • Pertamax: 14,9 hari
  • Pertamax Turbo: 19 hari
  • Solar (Biosolar): 12,7 hari
  • Dextlite: 81 hari
  • Pertamina Dex: 17,2 hari
  • LPG 3 kg: 4,5 hari

Meski pengiriman BBM dari kapal pemasok terus berjalan lancar, Imam menyoroti bahwa infrastruktur pelabuhan dan dermaga perlu ditingkatkan kapasitasnya untuk menjamin kelancaran distribusi.

Pertamina mencatat total 291 lembaga penyalur BBM aktif di Kalimantan Barat, terdiri dari:

  • SPBU reguler: 150 unit
  • SPBU 3T (daerah tertinggal, terdepan, dan terluar): 73 unit
  • SPBB (SPBU bahan bakar khusus): 9 unit
  • SPBUN (untuk nelayan): 17 unit
  • Pertashop: 42 unit

Seluruh unit ini melayani distribusi BBM subsidi maupun non-subsidi ke seluruh wilayah provinsi.

Imam menambahkan, Pertamina mengklasifikasikan distribusi BBM dalam tiga kelompok:

  1. BBM Subsidi (GBT): untuk transportasi umum, perikanan, layanan publik, UMKM, dan pertanian.
  2. BBM Penugasan (seperti Pertalite): memiliki kuota nasional yang ditentukan pemerintah dan saat ini masih dalam evaluasi regulasi (PP No. 191).
  3. BBM Umum (GBU): seperti Pertamax dan Pertamax Turbo, tanpa subsidi dan mengikuti harga pasar.

Pertamina menerima alokasi kuota BBM untuk Kalbar sebesar 445.440 kiloliter pada tahun 2025. Namun, Imam mengungkapkan bahwa jumlah tersebut tidak mencukupi kebutuhan nyata.

Sebagai gambaran, hanya dari sektor angkutan truk saja — berdasarkan data BPS terdapat 6.242 truk di Kalbar — kebutuhan BBM bisa mencapai 449.424 kiloliter per tahun (dengan asumsi konsumsi 200 liter per hari per truk), sudah melampaui kuota yang ada.

“Itu belum termasuk kendaraan pribadi, sektor pertanian, nelayan, dan lainnya. Maka bisa disimpulkan, kuota yang diberikan masih di bawah kebutuhan riil,” jelas Imam.

Hingga pertengahan 2025, realisasi penyaluran BBM subsidi tercatat:

  • Solar: 50% dari kuota telah disalurkan
  • Pertalite: 49% dari kuota telah tersalurkan

Terkait harga, Imam menjelaskan:

  • Solar subsidi: Rp6.800/liter
  • Pertalite (penugasan): Rp10.000/liter

Namun, harga tersebut jauh lebih rendah dari nilai keekonomiannya. Saat ini, subsidi untuk Biosolar mencapai sekitar Rp5.000/liter, dan untuk Pertalite antara Rp1.000–2.000/liter. Selisih harga ini ditanggung oleh negara melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

“Karena itu, penting adanya kolaborasi antar-instansi pemerintah dan masyarakat untuk memastikan distribusi BBM bersubsidi tetap tepat sasaran,” tutup Imam.