Krisantus Dorong Daya Beli Masyarakat Lewat Gerakan Pangan Murah

PONTIANAK – Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat terus berupaya menjaga stabilitas harga dan pasokan bahan pokok di tengah tekanan ekonomi. Salah satunya melalui Gerakan Pangan Murah (GPM) yang digelar di halaman Kantor Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalbar, Jumat (17/10/2025).

Kegiatan tersebut dibuka langsung oleh Wakil Gubernur Kalimantan Barat, Krisantus Kurniawan, yang menegaskan bahwa GPM merupakan langkah konkret pemerintah untuk memperkuat ketahanan pangan sekaligus mendorong daya beli masyarakat.

“Gerakan ini bukan hanya kegiatan seremonial, tetapi bagian dari gerakan nyata memperkuat ketahanan pangan. Pemerintah akan terus bekerja sama dengan berbagai pihak, termasuk pemerintah pusat dan stakeholder, agar ketersediaan pangan tetap terjamin dan terjangkau,” ujar Krisantus.

Ia menekankan pentingnya keberlanjutan program agar manfaatnya dapat dirasakan masyarakat di seluruh wilayah Kalimantan Barat, tidak hanya di Kota Pontianak.

“Kita ingin GPM tidak berhenti di Pontianak saja. Kegiatan ini harus menjangkau seluruh kabupaten dan kota di Kalbar, terutama daerah yang sulit dijangkau secara geografis,” jelasnya.

Krisantus juga menyoroti luasnya wilayah Kalbar yang mencapai 1,11 kali Pulau Jawa namun hanya terdiri dari satu provinsi dan 14 kabupaten/kota. Kondisi tersebut menjadi tantangan tersendiri dalam mendistribusikan pangan secara merata.

“Kalau di Jawa ada enam provinsi dan ratusan kabupaten/kota, Kalbar hanya satu provinsi dengan wilayah yang sangat luas. Ini membutuhkan koordinasi dan kerja sama yang kuat antar pemerintah daerah,” tambahnya.

Dalam kesempatan itu, Krisantus juga mengapresiasi antusiasme masyarakat yang sudah hadir sejak pukul 06.00 pagi untuk mendapatkan bahan pangan dengan harga terjangkau.

“Saya berterima kasih atas antusiasme masyarakat. Manfaatkan kesempatan ini untuk memenuhi kebutuhan pokok dengan harga lebih murah,” tutupnya.

Gerakan Pangan Murah menyediakan berbagai bahan kebutuhan utama seperti beras, gula, minyak goreng, telur, sayur, dan daging dengan harga di bawah pasar. Program ini juga menjadi bagian dari strategi pengendalian inflasi daerah serta upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kalimantan Barat.