KUBU RAYA – Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan, menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dalam menangani persoalan permukiman kumuh yang masih menjadi tantangan di sejumlah daerah, terutama di Kabupaten Kubu Raya.

Pernyataan tersebut disampaikan saat mendampingi Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, serta Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) dalam kunjungan kerja ke kawasan Parit Baru, Kabupaten Kubu Raya, Senin (2/3/2026).

Kunjungan tersebut bertujuan meninjau langsung kondisi kawasan permukiman kumuh sekaligus membahas rencana pembangunan dan penataan lingkungan di wilayah tersebut. Parit Baru menjadi salah satu sasaran utama program pengurangan dan penataan kawasan kumuh di Kalimantan Barat.

Baca Juga:Festival Sahur-Sahur ke-23 Mempawah Dibuka, Gubernur Ria Norsan Dorong Jadi Penggerak Pariwisata

Ria Norsan menyampaikan, Pemprov Kalbar telah menjalankan program bedah rumah secara rutin setiap tahun di 14 kabupaten/kota. Program tersebut menyasar rumah tidak layak huni beserta penataan lingkungan sekitarnya.

“Program bedah rumah terus kami laksanakan setiap tahun. Rumah tidak layak huni diperbaiki, dan lingkungannya juga kami tata agar lebih sehat dan tertata,” ujarnya.

Menurutnya, Kabupaten Kubu Raya menjadi daerah dengan konsentrasi permukiman kumuh tertinggi di Kalbar. Kondisi itu terlihat terutama di sepanjang jalur Adi Sucipto, dengan bangunan rumah berdempetan, sistem drainase yang kurang optimal, serta tata ruang yang belum terencana dengan baik.

Baca Juga:Ria Norsan Resmikan Pasar Murah di Melawi, 1.000 Paket Sembako Dijual Rp50 Ribu

Ia menambahkan, Pemprov Kalbar akan memperkuat sinergi dengan pemerintah pusat guna mempercepat penanganan kawasan kumuh melalui peningkatan infrastruktur dasar, seperti perbaikan drainase, sanitasi, serta penataan lingkungan permukiman secara terpadu. (Ara)