PONTIANAK – Sengketa antara debitur dan perusahaan pembiayaan kembali mencuat di Kota Pontianak. Seorang debitur bernama Deprianto Nur Iman melayangkan somasi kepada PT Mandiri Tunas Finance setelah mobil yang masih dalam masa pembiayaan diduga ditarik secara paksa dan dilelang tanpa prosedur hukum yang jelas.

Somasi tersebut disampaikan melalui kuasa hukum Deprianto dari Kantor Hukum Fran’s Samagattutu & Partners, yang menilai proses penarikan kendaraan hingga pelelangan dilakukan secara sepihak dan tidak memberikan ruang komunikasi yang memadai kepada pihak debitur.

Kuasa hukum Deprianto, Fransiskus, menjelaskan bahwa kliennya menandatangani perjanjian pembiayaan kendaraan dengan PT Mandiri Tunas Finance pada November 2022 dengan nomor kontrak 9392203077. Kendaraan yang menjadi objek pembiayaan adalah Toyota All New Avanza 1.5 CVT warna Black Mica tahun 2022 dengan nomor polisi KB 1450 QZ.

Baca Juga:Kayong Utara Bentuk Pokja BSAN, Perkuat Budaya Sekolah Aman dan Nyaman

Menurutnya, kliennya telah menjalankan kewajiban pembayaran angsuran selama sekitar 17 bulan. Namun dalam perjalanan usaha, Deprianto mengalami kendala ekonomi sehingga terjadi keterlambatan pembayaran cicilan.

Permasalahan muncul ketika pada 8 Januari 2026 kendaraan tersebut ditarik oleh pihak yang diduga debt collector yang bertindak atas nama perusahaan pembiayaan. Penarikan itu disebut dilakukan tanpa adanya kesepakatan sukarela dari debitur maupun tanpa berita acara serah terima kendaraan.

“Penarikan dilakukan tanpa persetujuan klien kami dan tanpa prosedur yang semestinya, termasuk tanpa proses eksekusi melalui pengadilan,” ujar Fransiskus di Pontianak, Rabu (11/3/2026).

Baca Juga:Barisan Pemuda Melayu Akan Gelar Demo PLN Kalbar, Soroti Pemadaman Listrik Bergilir

Situasi semakin memanas setelah Deprianto menerima surat dari perusahaan pembiayaan tertanggal 2 Februari 2026 yang menyatakan bahwa kendaraan tersebut telah dilelang pada 28 Januari 2026. Dalam surat tersebut juga tercantum tagihan sisa kewajiban sebesar Rp357.799.302 yang harus dibayarkan oleh debitur.

Pihak kuasa hukum menilai tindakan tersebut menimbulkan sejumlah persoalan hukum, terutama terkait mekanisme eksekusi jaminan fidusia. Mereka mengacu pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 yang menyatakan eksekusi jaminan fidusia tidak dapat dilakukan secara sepihak apabila debitur tidak menyerahkan objek jaminan secara sukarela.

Fransiskus menegaskan, dalam kondisi tersebut kreditur seharusnya menempuh mekanisme hukum melalui pengadilan sebelum melakukan eksekusi terhadap objek jaminan.

Baca Juga:PLN Berlakukan Pemadaman Listrik Bergilir di Pontianak, Berikut Daftar Wilayah Terdampak

Selain itu, pihak debitur juga menyatakan tidak pernah dimintai klarifikasi maupun dilibatkan dalam proses yang berkaitan dengan rencana pelelangan kendaraan tersebut.

“Klien kami tidak pernah dimintai persetujuan terkait pelelangan dan tidak diberi kesempatan untuk menentukan langkah penyelesaian, termasuk kemungkinan restrukturisasi,” katanya.

Melalui somasi yang dilayangkan pada 9 Maret 2026, pihak kuasa hukum meminta PT Mandiri Tunas Finance memberikan penjelasan mengenai dasar hukum penarikan kendaraan pada 8 Januari 2026. Mereka juga meminta perusahaan menyerahkan dokumen resmi terkait proses pelelangan, termasuk risalah lelang.

Selain itu, kuasa hukum meminta agar tagihan kekurangan kewajiban sebesar Rp357.799.302 dibatalkan karena dinilai tidak transparan serta berpotensi menimbulkan sengketa hukum.

Dalam somasi tersebut, pihak debitur memberikan waktu tujuh hari kepada perusahaan pembiayaan untuk memberikan tanggapan. Apabila tidak ada respons, pihak kuasa hukum menyatakan siap menempuh jalur hukum baik secara perdata maupun pidana.

Hingga berita ini ditulis, pihak PT Mandiri Tunas Finance belum memberikan keterangan resmi terkait somasi tersebut. Upaya konfirmasi yang dilakukan juga belum mendapatkan tanggapan. (Ara)