KUBU RAYA – Wakil Gubernur Kalimantan Barat, Krisantus Kurniawan, mengingatkan seluruh pihak yang terlibat dalam Program Peningkatan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) Tahun Anggaran 2026 agar menyelesaikan pekerjaan tepat waktu, sesuai spesifikasi, dan mematuhi ketentuan yang berlaku.

Penegasan tersebut disampaikan Krisantus saat membuka kegiatan penandatanganan kontrak pekerjaan Program PSU Tahun Anggaran 2026 di Ballroom Hotel Alimoer, Kabupaten Kubu Raya, Senin (16/11/2026).

Menurutnya, pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas umum memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas kawasan permukiman serta memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.

Karena itu, setiap pekerjaan harus dilaksanakan secara profesional, transparan, dan akuntabel. Ia juga menekankan tiga aspek utama yang wajib diperhatikan, yakni pengelolaan aset daerah, kepatuhan terhadap regulasi pengadaan barang dan jasa, serta pengendalian waktu pelaksanaan proyek.

Terkait pengelolaan aset, Krisantus mengingatkan bahwa seluruh fasilitas PSU merupakan aset daerah yang harus tercatat, terpelihara, dan dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat.

Ia meminta dinas terkait bersama penyedia jasa memastikan proses pendataan, administrasi, hingga serah terima aset dilakukan secara tertib dan dapat dipertanggungjawabkan.

“Kita sudah memiliki berita acara bersama KPK terkait penertiban, pendataan, dan pengelolaan PSU sebagai aset daerah. Karena itu, jangan sampai ada penyimpangan, tumpang tindih lahan, maupun ketidaksesuaian spesifikasi teknis di lapangan,” tegas Krisantus.

Selain pengelolaan aset, ia meminta seluruh pihak menjalankan proses pengadaan barang dan jasa sesuai ketentuan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), termasuk Peraturan LKPP Nomor 2 Tahun 2026 dan Peraturan LKPP Nomor 3 Tahun 2026.

Krisantus menegaskan, penandatanganan kontrak bukan sekadar tahapan administrasi, melainkan bentuk komitmen dan tanggung jawab hukum antara pemerintah sebagai pemberi pekerjaan dan penyedia jasa sebagai pelaksana.

“Seluruh pihak harus mematuhi ketentuan pengadaan, mulai dari proses e-purchasing, pelaksanaan pekerjaan, hingga pengendalian mutu sesuai regulasi LKPP,” ujarnya.

Perhatian khusus juga diberikan terhadap jadwal penyelesaian proyek. Mengingat pelaksanaan Program PSU 2026 berlangsung menjelang akhir tahun anggaran, Krisantus meminta Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan penyedia jasa mengendalikan progres pekerjaan secara ketat.

Ia mengingatkan keterlambatan penyelesaian proyek dapat berdampak terhadap pelayanan kepada masyarakat maupun menimbulkan persoalan administrasi keuangan daerah, termasuk potensi tunda bayar.

“Jangan sampai pekerjaan melewati masa kontrak yang telah disepakati. Segera lakukan mobilisasi tenaga kerja, material, dan peralatan sejak hari pertama setelah penandatanganan kontrak. Progres pekerjaan juga harus dievaluasi secara berkala,” pesannya.

Krisantus berharap seluruh paket pekerjaan PSU Tahun Anggaran 2026 dapat diselesaikan dengan baik dan menghasilkan infrastruktur berkualitas yang memberikan manfaat optimal bagi masyarakat.

Ia kembali menegaskan bahwa setiap pekerjaan harus berorientasi pada tiga prinsip utama, yakni tepat mutu, tepat waktu, dan tepat sasaran.