PONTIANAK – Wakil Gubernur Kalimantan Barat, Krisantus Kurniawan, secara resmi membuka Kegiatan Pengembangan Kompetensi bagi Pejabat Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dan Direksi Bank Kalbar Tahun 2026. Kegiatan tersebut diawali dengan apel penerimaan peserta sebagai upaya memperkuat kualitas kepemimpinan birokrasi dalam mewujudkan transformasi pelayanan publik yang profesional, adaptif, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

Dalam sambutannya, Krisantus menegaskan bahwa kegiatan tersebut bukan sekadar agenda seremonial, melainkan momentum untuk membentuk karakter pemimpin birokrasi yang memiliki integritas, disiplin, serta mampu membangun kolaborasi lintas perangkat daerah.

“Hari ini bukan sekadar awal dari sebuah kegiatan. Ini adalah momentum untuk memperkuat kembali karakter dan kualitas kepemimpinan. Saudara hadir bukan hanya sebagai pimpinan perangkat daerah masing-masing, tetapi sebagai satu kesatuan kepemimpinan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat yang memikul tanggung jawab besar terhadap arah pembangunan dan masa depan daerah,” ujar Krisantus.

Baca Juga:Sujiwo: Penanganan Karhutla Bukan Waktunya Saling Menyalahkan, Keselamatan Warga Prioritas

Menurutnya, seorang Pejabat Pimpinan Tinggi tidak hanya bertugas menjalankan fungsi administratif, tetapi juga harus mampu menjadi motor penggerak organisasi, membangun budaya kerja yang positif, serta menjadi teladan bagi seluruh aparatur sipil negara.

Ia menegaskan bahwa jabatan merupakan amanah yang harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, bukan sekadar simbol kehormatan ataupun fasilitas.

“Jabatan adalah amanah, bukan fasilitas. Kepemimpinan adalah pengabdian, bukan sekadar kehormatan. Karena itu saya berharap seluruh peserta mengikuti setiap tahapan kegiatan ini dengan penuh kesungguhan, meninggalkan ego sektoral, memperkuat sinergi, dan membangun semangat bekerja sebagai satu tim,” tegasnya.

Baca Juga:Ria Norsan: Lebih dari 10 Tersangka Karhutla Ditangani Polda Kalbar

Mengusung tema “Kepemimpinan Strategis Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Menuju Transformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas”, kegiatan tersebut diharapkan mampu melahirkan pemimpin birokrasi yang berpikir strategis, adaptif terhadap perubahan, serta berani mengambil keputusan yang berpihak pada kepentingan masyarakat.

Krisantus menilai keberhasilan birokrasi tidak diukur dari banyaknya dokumen administrasi yang dihasilkan, melainkan dari kualitas pelayanan publik yang benar-benar dirasakan masyarakat.

“Masyarakat tidak menilai birokrasi dari banyaknya dokumen yang kita hasilkan. Masyarakat menilai dari kualitas pelayanan yang mereka rasakan. Keberhasilan kita diukur dari seberapa cepat persoalan masyarakat dapat diselesaikan, seberapa mudah pelayanan diberikan, dan seberapa besar manfaat pembangunan yang dirasakan masyarakat,” katanya.

Baca Juga:Kuasa Hukum Eddo Susanto Klarifikasi Kecelakaan, Sebut Pod Getar Bukan Milik Klien

Dalam kesempatan tersebut, Wakil Gubernur juga menitipkan tiga nilai utama yang harus menjadi pegangan seluruh pejabat pimpinan tinggi, yakni disiplin, loyalitas, dan jiwa korsa. Ketiga nilai tersebut dinilai menjadi fondasi penting dalam membangun birokrasi yang solid dan mampu menghadapi tantangan pembangunan daerah.

Ia mengingatkan bahwa loyalitas ASN harus diberikan kepada konstitusi, negara, pemerintah daerah, serta amanah jabatan, bukan kepada kepentingan pribadi maupun kelompok tertentu.

Selain itu, Krisantus mengajak seluruh perangkat daerah memperkuat kolaborasi dan menghilangkan sekat-sekat birokrasi agar pembangunan dapat berjalan lebih efektif.

“Saya ingin melihat para JPT Pratama Kalimantan Barat tampil sebagai satu tim kepemimpinan yang kokoh, saling percaya, saling melengkapi, dan bergerak menuju tujuan yang sama. Tidak boleh ada perangkat daerah yang berjalan sendiri. Yang harus kita bangun adalah semangat saling menguatkan demi kemajuan Kalimantan Barat,” ujarnya.

Menutup sambutannya, Krisantus berharap seluruh peserta tidak hanya membawa pulang sertifikat setelah mengikuti kegiatan tersebut, tetapi juga mampu menghadirkan perubahan nyata di lingkungan kerja masing-masing melalui pola pikir yang lebih terbuka, kepemimpinan yang melayani, serta budaya kerja yang inovatif.

“Saya tidak ingin Saudara hanya membawa pulang sertifikat. Saya ingin Saudara membawa perubahan. Perubahan cara berpikir, cara memimpin, cara bekerja, dan perubahan yang benar-benar dirasakan masyarakat Kalimantan Barat. Mari kita buktikan bahwa birokrasi Kalimantan Barat adalah birokrasi yang profesional, berintegritas, melayani, inovatif, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat,” pungkasnya.

Melalui kegiatan pengembangan kompetensi ini, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat berharap tercipta pemimpin-pemimpin birokrasi yang semakin profesional, berintegritas, adaptif terhadap perubahan, serta mampu mempercepat terwujudnya transformasi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik di Kalimantan Barat. (DB)