Bank Kalbar Siapkan Pinjaman Daerah Rp600 Miliar untuk Dukung Pembangunan 14 Kabupaten/Kota di Kalbar

PONTIANAK – PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat (Bank Kalbar) menyiapkan skema pembiayaan daerah senilai lebih dari Rp600 miliar untuk membantu pemerintah kabupaten dan kota di Kalimantan Barat menjaga keberlanjutan pembangunan di tengah berkurangnya alokasi Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat.

Langkah tersebut menjadi bagian dari komitmen Bank Kalbar sebagai bank pembangunan daerah dalam mendukung percepatan pembangunan infrastruktur dan program strategis pemerintah daerah, sekaligus memperkuat sinergi dengan para pemegang saham yang terdiri dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat serta seluruh pemerintah kabupaten dan kota di Kalbar.

Direktur Utama Bank Kalbar, Rokidi, mengatakan skema pinjaman daerah akan menjadi salah satu fokus bisnis perseroan pada 2026 seiring berkurangnya ruang fiskal pemerintah daerah akibat penurunan dana transfer dari pusat.

“Tahun 2026 kami akan memaksimalkan pembiayaan daerah. Kondisi berkurangnya Transfer ke Daerah menjadi tantangan bagi pemerintah daerah dalam menjalankan program pembangunan. Di sisi lain, ini juga menjadi peluang bagi Bank Kalbar untuk hadir memberikan solusi pembiayaan,” ujar Rokidi.

Menurutnya, Bank Kalbar memiliki tanggung jawab untuk mendukung pembangunan daerah karena kepemilikan saham bank tersebut berasal dari pemerintah daerah se-Kalimantan Barat.

Karena itu, keberadaan Bank Kalbar tidak hanya berorientasi pada keuntungan bisnis semata, tetapi juga memiliki peran strategis dalam memperkuat kapasitas fiskal daerah melalui berbagai skema pembiayaan yang sesuai dengan regulasi.

Rokidi mengungkapkan, sejumlah pemerintah daerah telah menjalin komunikasi dengan Bank Kalbar terkait rencana pembiayaan berbagai proyek prioritas, mulai dari pembangunan infrastruktur dasar, peningkatan layanan publik, hingga program-program yang mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.

“Kami memperkirakan nilai pembiayaan daerah yang dapat disalurkan mencapai lebih dari Rp600 miliar untuk 14 kabupaten dan kota di Kalimantan Barat. Bahkan nilainya berpotensi bertambah seiring meningkatnya kebutuhan pembangunan daerah,” katanya.

Ia menegaskan seluruh proses pembiayaan akan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian, analisis kelayakan, serta kemampuan fiskal masing-masing daerah agar pinjaman yang diberikan dapat dimanfaatkan secara optimal tanpa membebani keuangan daerah di masa mendatang.

Selain mendukung pembangunan infrastruktur, skema pinjaman daerah juga diharapkan mampu mempercepat realisasi berbagai program strategis yang berdampak langsung terhadap peningkatan pelayanan publik, konektivitas wilayah, pertumbuhan investasi, hingga kesejahteraan masyarakat.

Dengan dukungan pembiayaan tersebut, Bank Kalbar optimistis dapat terus memperkuat perannya sebagai mitra strategis pemerintah daerah sekaligus menjadi motor penggerak pembangunan ekonomi di Kalimantan Barat.