Wagub Krisantus Dorong Optimalisasi PAD Kalbar, Perusahaan Diminta Penuhi Kewajiban
PONTIANAK – Wakil Gubernur Kalimantan Barat (Kalbar), Krisantus Kurniawan, meminta seluruh potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) digali dan dimanfaatkan secara maksimal. Perusahaan yang beroperasi di Kalbar juga diminta lebih patuh dalam memenuhi kewajibannya kepada daerah.
Menurut Krisantus, Kalbar memiliki banyak sumber pendapatan yang berpeluang meningkatkan PAD. Namun, sejumlah potensi tersebut dinilai belum dikelola secara optimal sehingga perlu ditindaklanjuti melalui langkah konkret pemerintah daerah.
Hal itu disampaikannya saat menerima audiensi Panitia Khusus (Pansus) Optimalisasi PAD DPRD Kalbar di Ruang Kerja Wakil Gubernur, Senin (9/11/2026).
Krisantus menegaskan, hasil kajian dan rekomendasi Pansus tidak boleh berhenti sebagai dokumen laporan. Setiap temuan harus diterjemahkan menjadi kebijakan dan langkah nyata yang dapat meningkatkan penerimaan daerah.
Ia menilai, diperlukan koordinasi lintas sektor agar upaya optimalisasi PAD berjalan lebih efektif. Salah satu langkah yang diusulkan adalah membentuk satuan tugas (Satgas) dengan melibatkan organisasi perangkat daerah (OPD), TNI, Polri, serta unsur terkait lainnya.
Satgas tersebut diharapkan dapat membantu pemerintah mengidentifikasi sumber-sumber pendapatan baru sekaligus memastikan potensi penerimaan daerah dikelola sesuai ketentuan.
Krisantus juga menyoroti pentingnya pendekatan langsung kepada perusahaan yang menjalankan aktivitas usaha di Kalimantan Barat.
Pemerintah daerah diminta lebih proaktif mendatangi perusahaan untuk mengidentifikasi peluang peningkatan pendapatan sekaligus memastikan seluruh kewajiban kepada daerah telah dipenuhi.
“Untuk potensi-potensi yang memiliki peluang besar meningkatkan PAD, kita harus jemput bola. Datangi perusahaan-perusahaan, lihat potensi yang bisa dioptimalkan, dan pastikan kewajiban mereka terhadap daerah berjalan sebagaimana mestinya,” tegasnya.
Sementara itu, Ketua DPRD Kalbar, Aloysius, mengatakan Pansus Optimalisasi PAD tengah mengkaji sejumlah sektor yang berpotensi meningkatkan pendapatan daerah.
Pembahasan tersebut meliputi optimalisasi pajak daerah, pemanfaatan aset milik pemerintah, peningkatan kepatuhan pembayaran pajak dan retribusi, hingga evaluasi berbagai sektor yang dinilai memiliki peluang menambah penerimaan daerah.
Aloysius menegaskan, upaya meningkatkan PAD harus tetap memperhatikan kondisi ekonomi masyarakat dan kemampuan dunia usaha. Kebijakan yang dihasilkan jangan sampai justru menambah beban masyarakat.
Ia juga berharap peningkatan pendapatan daerah diikuti dengan perbaikan kualitas pelayanan publik. Dengan demikian, tambahan penerimaan yang diperoleh pemerintah dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Melalui sinergi antara Pemprov Kalbar dan DPRD, optimalisasi berbagai sumber PAD diharapkan dapat memperkuat kapasitas fiskal daerah sekaligus mendukung percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. (Ara)

Tinggalkan Balasan