Ria Norsan Minta Camat se-Kalbar Kawal Program Pemerintah hingga ke Pelosok Desa

PONTIANAK – Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan, meminta seluruh camat memperkuat koordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota dan pemerintah desa untuk memastikan program pembangunan berjalan optimal hingga ke pelosok daerah.

Pesan tersebut disampaikan Ria Norsan saat membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Camat se-Kalimantan Barat Tahun 2026 di Hotel Golden Tulip Pontianak, Senin (9/11/2026).

Menurut Norsan, camat memiliki peran penting dalam menghubungkan kebijakan pemerintah dengan kebutuhan masyarakat. Posisi tersebut membuat camat menjadi salah satu ujung tombak dalam memastikan program pembangunan terlaksana hingga tingkat desa.

Ia menegaskan, tugas camat tidak sebatas menjalankan administrasi pemerintahan. Lebih dari itu, camat harus mampu melakukan koordinasi, pembinaan, pengawasan, serta merespons berbagai persoalan yang muncul di wilayahnya.

“Peran camat tidak hanya sebatas menjalankan administrasi pemerintahan, tetapi juga memastikan berbagai program pemerintah benar-benar terlaksana dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Camat harus mampu membangun koordinasi, melakukan pembinaan, pengawasan, serta merespons berbagai persoalan yang berkembang di wilayahnya,” tegas Norsan.

Ia menilai, tantangan pemerintahan dan pembangunan ke depan semakin kompleks. Karena itu, dibutuhkan aparatur kewilayahan yang responsif, peka terhadap kondisi masyarakat, serta mampu mengambil langkah cepat dan tepat dalam menyelesaikan persoalan di lapangan.

Norsan secara khusus meminta para camat ikut mengawal pelaksanaan program strategis pemerintah pusat yang menjadi prioritas Presiden Prabowo Subianto.

Sejumlah program yang menjadi perhatian di antaranya Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, Makan Bergizi Gratis (MBG), Kampung Nelayan, serta berbagai program prioritas lainnya.

Menurutnya, keberhasilan program tersebut sangat bergantung pada dukungan dan koordinasi seluruh jajaran pemerintahan, termasuk aparatur kecamatan hingga pemerintah desa.

“Program-program pemerintah harus dikawal bersama. Camat harus memastikan koordinasi dengan pemerintah desa berjalan baik, sehingga pelaksanaan program dapat tepat sasaran dan manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat,” ujarnya.

Selain pengawasan pembangunan, para camat juga diminta meningkatkan kualitas pelayanan publik. Norsan menekankan pentingnya pelayanan yang humanis, responsif, serta berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

Ia mengingatkan bahwa keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari banyaknya program yang direalisasikan, tetapi juga dari dampak dan manfaat yang benar-benar dirasakan warga.

Untuk itu, camat diharapkan mampu memetakan kebutuhan wilayah, menyerap aspirasi masyarakat, serta memastikan berbagai persoalan di tingkat kecamatan dan desa mendapat perhatian dan tindak lanjut.

Melalui Rakor Camat se-Kalimantan Barat Tahun 2026, Norsan berharap seluruh camat memiliki kesamaan persepsi dan komitmen dalam memperkuat koordinasi pemerintahan serta mempercepat pemerataan pembangunan di Kalimantan Barat.

Ia juga mendorong agar forum koordinasi antarcamat dikembangkan melalui kegiatan yang lebih interaktif, termasuk aktivitas luar ruangan atau outbound, guna mempererat komunikasi dan membangun kebersamaan.

Dengan koordinasi yang semakin solid, camat diharapkan mampu menjadi penggerak pembangunan di wilayah masing-masing. Dengan demikian, program pemerintah tidak hanya terpusat di perkotaan, tetapi juga dapat menjangkau masyarakat hingga ke pelosok Kalimantan Barat.