Wagub Kalbar Soroti Rendahnya Kontribusi Sektor Tambang terhadap Pendapatan Daerah

PONTIANAK – Wakil Gubernur Kalimantan Barat, Krisantus Kurniawan, menilai bahwa potensi besar sektor pertambangan di Kalbar belum diimbangi dengan kontribusi nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat maupun pendapatan daerah.

“Kita memiliki kekayaan alam seperti emas, batu bara, bauksit, uranium, hingga pasir silika. Namun, kontribusinya terhadap pendapatan asli daerah (PAD) masih jauh dari harapan,” ujarnya saat membuka seminar bertajuk Bagaimana Bisnis Sawit dan Tambang Membawa Kemakmuran Rakyat, di Harris Hotel, Rabu (11/06/2025).

Krisantus mengakui bahwa kewenangan pengelolaan sektor tambang berada di tangan pemerintah pusat. Namun, ia menegaskan Pemprov Kalbar tidak akan tinggal diam jika eksploitasi sumber daya justru merusak lingkungan dan menyengsarakan rakyat.

“Tidak pantas jika kita hanya diam ketika bumi dan alam rusak, sementara masyarakat yang justru menderita. Kita harus bersikap,” tegasnya.

Lebih lanjut, ia menyatakan bahwa meskipun kewenangan berada di pusat, Pemprov tetap akan mengambil langkah kebijakan demi memastikan daerah turut mendapatkan manfaat dari aktivitas tambang.“Kalau dikatakan ini bukan kewenangan daerah, saya nyatakan hari ini: kami akan tetap ambil bagian. Karena ini menyangkut kepentingan rakyat,” tandas Krisantus.

Ia menyoroti pentingnya keadilan bagi masyarakat lokal yang terdampak langsung oleh kegiatan tambang. Jangan sampai rakyat hanya jadi penonton, sementara sumber daya alam terus dieksploitasi tanpa dampak positif terhadap pembangunan daerah.

Krisantus juga mengapresiasi kebijakan Presiden RI yang membuka ruang perizinan pertambangan bagi berbagai pihak, termasuk UMKM, ormas, dan badan usaha lainnya.

“Silakan urus perizinan tambang. Saat ini regulasinya terbuka. Tapi jangan lupa, harus memberikan kontribusi yang signifikan bagi pemerintah daerah. Semua bisa diurus, asal ada niat dan komitmen,” pungkasnya.